Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya Th. 2019

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali membuka acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/3). Dengan tema "Peningkatan Keunggulan dan Daya Saing Daerah", kegiatan dihadiri oleh Pj. Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji serta sejumlah unsur pimpinan di lingkungan kerja Pemerintah Kubu Raya.

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali menuturkan, Musrenbang Kabupaten Kubu Raya yang diselenggarakan perangkat daerah untuk menyelaraskan pembangunan agar proses penyusunan menghasilkan dokumen yang memadai. Menurutnya RKPD 2019 sesuai tahapan-tahapan terutama meningkatkan keunggulan daya saing daerah, yakni meningkatkan perekonomian di masyarakat.

 “Dengan perencanaaan yang matang, tentu perekonomian di Kubu Raya sangat meningkat, bahkan menjadi kabupaten terbaik se-Kalbar”, tuturnya. Menurutnya angka kemiskinan di Kubu Raya semakin menurun, dengan angka terakhir 6,17 persen. Sedangkan pertumbuhan perekonomian meningkat 6,37%, diatas Provinsi Kalbar 5,22%, dan Nasional 5,02%.

Bupati menyatakan, di tahun 2019 pihaknya masih memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti misalnya jalan poros. “Alhamdulillah dari 500km jalan poros disembilan kecamatan di Kubu Raya, 70% sudah terbangun, sisanya 100km tetap dilanjutkan. Bupati menegaskan, pembangunan jalan poros akan dituntaskan pada akhir masa jabatannya, mengingat pentingnya membangun infrastruktur untuk membuka akses semua lini untuk peningkatan perekonomian masyarakat

Selain itu, 11 SKPD yang saat ini belum mempunyai kantor dinas tahun ini juga akan dianggarkan pembangunananya. “Insya Allah, tahun ini seluruh kantor dinas dibangun. Selain itu kita akan membangun tugu sebagai simbol Kubu Raya. Setelah itu, kita akan ambil usulan desa dan kecamatan yang kemudian akan di akomodir dalam RKPD 2019”, jelas Rusman Ali.

Pj. Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji yang turut hadir dalam acara tersebut berharap, RKPD kabupaten hendaknya nanti sinkron dengan RKPD provinsi. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penyusunan program prioritas perangkat daerah. Sehingga nantinya akan menjadi kekuatan ekonomi di Kalimantan Barat.